pol pp

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. beranda; tentang aplikasi; login Menurut Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. JAKARTA - Tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Tugas Satpol PP juga menegakkan Peraturan Daerah/Perda. Polisi Pamong Praja (Pol PP), menurut PP ini, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 'Public Servants Police or Country / City Administrators Police', or translated as "Public Order Enforcers Police" or simply 'Municipal Police', abbreviated as Satpol PP, Pol-PP, or PolPP), are municipal police units throughout Indonesia which are under the control of the local governments of each province, city, and regency (Kabupaten). MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 16 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2018 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 03 Mei 2018 "Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan di daerah, ujar Bernhard selaku Direktur Pol PP dan Linmas, dalam keterangan persnya, Ahad (5/5/2022). Permendagri 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP secara umum mengatur empat substansi utama, yaitu: 1) Pengaturan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP. 2) Pembentukan petugas tindak internal (PTI) 3) Pengaturan kode etik Pol PP; dan terakhir. 4) Pembentukan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP. Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan penertiban spanduk dan umbul-umbul komersil... Selengkapnya. 02 Jan 2024 22:12; GALERI SATPOL PP DKI JAKARTA. Kinerja Pol PP, Damkramat dan Satlinmas Berperan Penting Ciptakan Rasa Aman. Acara puncak peringatan HUT Satpol PP Ke-73, Satlinmas ke-61, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 yang mengangkat tema; "Siap Mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024", yang digelar di Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 15 Maret 2023. Dapatkan Harga baju satgas pol pp Murah Terbaru. Beli baju satgas pol pp Aman Garansi Shopee. Bisa COD Promo Diskon Terlengkap Cashback Gratis Ongkir Cicilan 0%. Pejabat fungsional Pol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. (2) Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti (3) Jabatan fungsional Pol PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jabatan fungsional kategori keahlian; dan b. jabatan fungsional kategori keterampilan. Pasal 8 Persyaratan untuk mengikuti Diklat Teknis bagi jabatan Pol PP dan jabatan fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. salinan/fotokopi ...